JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memungkinkan mantan narapidana korupsi bisa maju lebih cepat sebagai calon anggota legislatif. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa ini merupakan langkah yang sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan diharapkan dapat membuat orang lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan korupsi.
Ali menjelaskan bahwa saat KPK menangani kasus korupsi, mereka seringkali menuntut tambahan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa jika terbukti bersalah. Hal ini dilakukan untuk membatasi keterlibatan mereka dalam proses politik seperti hak memilih atau dipilih sebagai konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.
Pencabutan hak politik ini juga dianggap sebagai sanksi yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Ali juga menekankan pentingnya mitigasi risiko serupa untuk mantan narapidana korupsi yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
Ali menambahkan bahwa penerapan pencabutan hak politik tambahan harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia.
MA mengabulkan uji materi terhadap dua pasal dalam PKPU, yaitu Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (2), yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dua mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Abraham Samad. MA memerintahkan KPU untuk mencabut kedua aturan tersebut yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif tanpa adanya masa jeda 5 tahun.
MA berpendapat bahwa masa jeda lima tahun setelah menjalani pidana adalah waktu yang cukup bagi mantan narapidana korupsi untuk melakukan introspeksi dan beradaptasi dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk secara kritis dan jernih menilai calon yang akan mereka pilih.
Namun, dalam aturan yang ada, KPU justru menghapus masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. MA berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efek jera. Oleh karena itu, MA menyarankan agar KPU mengenakan persyaratan yang lebih ketat bagi pelaku kejahatan korupsi yang telah dijatuhi hukuman pidana pokok dan pencabutan hak politik tambahan.







