JENGGALA.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meminta kepada Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Avianto, agar segera mengambil tindakan hukuman terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam tindakan represif selama bentrokan antara warga Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, dengan aparat di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1 pada Sabtu (7/10). Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, juga telah mengeluarkan seruan kepada Kapolda Kalteng, Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
Uli mengatakan, “Kami meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk segera mengambil tindakan hukuman terhadap anggota kepolisian atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.” Selain itu, Uli menyampaikan keprihatinan mendalam Komnas HAM terhadap peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa dan luka berat.
Komnas HAM juga berencana untuk melakukan penyelidikan atas insiden kekerasan yang terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Uli juga menekankan pentingnya menghindari tindakan kekerasan serta mendorong penggunaan dialog sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
Pada saat bentrokan tersebut, seorang warga dilaporkan tewas akibat konfrontasi dengan aparat kepolisian selama demonstrasi di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP), Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Demonstran sedang mengadvokasi hak-hak mereka terkait perusahaan perkebunan sawit PT HMBP, termasuk tuntutan untuk mendapatkan lahan plasma sawit dan area di luar hak guna usaha (HGU) milik PT HMBP. Permintaan ini telah menjadi tuntutan warga sejak tanggal 16 September lalu.
Selain korban jiwa, satu orang lainnya juga dilaporkan mengalami luka parah akibat tembakan, sementara kondisi seorang lainnya belum diketahui karena telah dilarikan ke rumah sakit. Setelah bentrokan terjadi, massa aksi segera melakukan evakuasi diri. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga telah menerima informasi bahwa sebanyak 11 warga ditangkap, yang menurut mereka, penangkapan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.







