Kebijakan WFH Atasi Kualitas Udara Jakarta Tuai Polemik

Jenggala.id - Kualitas udara di DKI Jakarta semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), pada pukul 12.20 WIB, Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di seluruh dunia. Data dari situs IQAir menunjukkan bahwa indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 161, yang termasuk dalam kategori tidak sehat. Fakta ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Jakarta saat ini lebih parah daripada ibu kota negara tetangga, Kuala Lumpur, Malaysia, yang memiliki indeks AQI 112. Menghadapi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui Kementerian Dalam Negeri dengan mewajibkan seluruh kantor pemerintahan di wilayah Jabodetabek untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 50 persen dari aparatur sipil negara (ASN). Baca juga : Jualan Karbon, Indonesia Bakal Meraup Untung Ribuan Triliun Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. Syafrizal ZA, Dirjen Administrasi Wilayah, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (23/8), mengatakan, "Dalam upaya mengurangi mobilitas kendaraan, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan kebijakan mengenai sistem kerja, yaitu dengan menerapkan work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN, karyawan BUMN, dan BUMD di lingkungan perangkat daerah." Tidak hanya untuk ASN, dalam upaya melawan polusi udara, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja WFH. Baca juga : Kota dengan Kualitas Udara Terbaik di Dunia Namun, menurut Ronny P Sasmita, seorang Analis Senior dari Lembaga Aksi Strategis dan Ekonomi Indonesia, WFH sebenarnya bukanlah solusi untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, langkah WFH ini bisa berpotensi merugikan ekonomi. Langkah ini berpotensi membawa dampak ekonomi negatif seperti pada awal pandemi COVID-19. "Jika penerapan WFH dilakukan secara luas, maka situasinya akan mirip dengan saat pandemi, di mana kondisi ekonomi menjadi terganggu,' ujar Ronny. Baca juga : Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN Atasi Masalah Polusi Udara Dia menjelaskan bahwa dampak utama dari WFH akan terlihat dari penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan dapat beroperasi secara efektif dari rumah. "Bagi sejumlah perusahaan, WFH bisa berarti berhenti produksi dan pelayanan, karena tidak semua proses produksi dan layanan dapat dilakukan dari rumah," terang Ronny. Selain itu, Ronny juga menganggap bahwa dampak efek berantai dari WFH lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO), yang memiliki dampak positif, terutama pada sektor transportasi, UMKM, makanan, dan minuman. Baca juga : Kondisi Udara Jakarta Sangat Mengkhawatirkan Dia menjelaskan jika WFH diterapkan kembali, efek berantainya akan terhenti dan akan memberikan tekanan pada sektor lainnya. Ronny berpendapat bahwa jika kendaraan dianggap sebagai penyebab polusi udara, maka karyawan yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor dapat beralih ke transportasi publik seperti kereta, MRT, busway, atau ojek online. "Minimalnya, jika satu karyawan beralih dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor lebih sedikit di jalan. Meskipun begitu, sektor transportasi online masih akan memiliki dampak efek berantai, dan UMKM makanan serta minuman di sekitar kantor juga masih memiliki permintaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, WFH bukanlah solusi yang tepat," tegasnya. Baca juga : Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia Pendapat yang senada diungkapkan oleh Bhima Yudhistira, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS). Dia juga berpendapat bahwa WFH bukanlah solusi untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta. Bahkan, usulan untuk menerapkan WFH diprediksi akan ditentang oleh para pelaku usaha. "Berpikir tentang para pelaku usaha, terutama UMKM, pasti akan menolak. Kebijakan WFH membawa risiko penurunan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," ujar Bhima. Bhima berpendapat bahwa jika WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tetapi juga untuk pekerja swasta (non-esensial), ini akan berdampak pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga dalam sektor transportasi. Dengan demikian, DKI Jakarta berpotensi kehilangan sekitar Rp215,8 triliun pada tahun 2023. Angka potensi kerugian ini dihitung berdasarkan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi, dan budaya sebesar 25,06 persen dari tahun 2018 hingga 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Bhima menambahkan, "Jika tingkat penerapan WFH lebih tinggi, dampaknya akan lebih besar lagi. Ini baru mengenai sektor transportasi dan rekreasi." Sementara itu, asumsi konsumsi rumah tangga DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2023 mencapai Rp2.153 triliun. Artinya, jika WFH menyebabkan pendapatan sektor hotel dan restoran menurun sekitar 30 persen, maka potensi kehilangan pendapatan tambahan bisa mencapai Rp98,9 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI Jakarta untuk hotel dan restoran dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 15,3 persen.

Kebijakan WFH Atasi Kualitas Udara Jakarta Tuai Polemik

Satu Keluarga 3 Meninggal Mobil Masuk Curang, Polres dan Bupati Sepakat Larang Kendaraan Truck dan Pickup Angkut Orang

Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara: Tawarkan Keuntungan Pupuk Organik Bokashi ke Wakil Bupati, untuk Pertanian Berkelanjutan 111 Lembang

BeritaLainnya

Satu Keluarga 3 Meninggal Mobil Masuk Curang, Polres dan Bupati Sepakat Larang Kendaraan Truck dan Pickup Angkut Orang

Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara: Tawarkan Keuntungan Pupuk Organik Bokashi ke Wakil Bupati, untuk Pertanian Berkelanjutan 111 Lembang

Perumda Pasar Manado Studi Tiru ke Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara, Referensi Terbaik

Penerbangan Perdana Manado Tana Toraja Dua Kali Seminggu Dimulai, Gubernur Sulut Harap Konektivitas untuk Pariwisata dan UKM

CUSS TP Saluampak Luwu Utara, Akan Adakan Diklat Pembuatan Pestisida Organik Nabati

Sribu Catat Pertumbuhan 38% di Q2 2025, Perkuat Solusi Efisiensi Bisnis

Presiden Prabowo Resmikan Proyek Strategis, Pertamina NRE Ambil Peran Utama di Industri Hijau

Dewi Yull Kehilangan Penglihatan Mata Kanan Akibat Minus Ekstrem, Imbau Masyarakat Waspada

Menantangnya Film Sci-fi Rebel Moon dan Gadis Kretek

Berita Terkini

Recommended

Timnas U-17 Masih Uji Coba 3 Pertandingan di Jerman

Pendidikan Kecakapan Keuangan bagi Anggota, Membuka Wawasan Mengatur Keuangannya

Film Pasir Berbisik yang Memenangkan Penghargaan

NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi hingga Akhir Menjabat

Kebijakan WFH Atasi Kualitas Udara Jakarta Tuai Polemik

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended