<strong>JENGGALA.ID</strong> - Anggota DPRD DKI Jakarta William A. Sarana mengkritik usulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ingin menerapkan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. William menganggap usulan ini tidak akan efektif dan tidak tepat. Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengusulkan penggunaan sistem ganjil genap untuk sepeda motor yang beroperasi di Jakarta sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Namun, William berpendapat bahwa kebijakan ini tidak tepat saat ini. Menurut William, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kecepatan dan kenyamanan transportasi umum. Ia juga menekankan bahwa masih banyak daerah di Jakarta dan sekitarnya yang belum terlayani oleh transportasi umum. Oleh karena itu, perbaikan transportasi umum harus menjadi prioritas.<!--nextpage--> William juga berpendapat bahwa insentif untuk transportasi pribadi, terutama sepeda motor, sebaiknya tidak menjadi prioritas saat ini. Lebih penting bagi masyarakat adalah adanya transportasi umum yang nyaman. Dia berharap pemerintah akan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas transportasi umum untuk mendorong orang beralih dari kendaraan pribadi. Di sisi lain, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, berpendapat bahwa pembatasan kepemilikan kendaraan dapat menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi di DKI Jakarta, mencapai lebih dari 26 juta unit pada tahun 2022, membuat pembatasan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Dengan demikian, ada dua pandangan berbeda dalam mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. William A. Sarana menekankan pentingnya peningkatan transportasi umum, sementara Justin Adrian melihat pembatasan kepemilikan kendaraan sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan.<!--nextpage-->