Regulasi tenaga kerja asing di Indonesia mengedepankan akuntabilitas sponsor. Ketika perusahaan tidak aktif, tidak terdaftar dengan benar di OSS RBA, terlambat melaporkan kewajiban pajak, atau tidak memenuhi ketentuan sektor usaha, aplikasi KITAS dapat langsung ditolak terlepas dari kualitas dokumen pemohon.
Pergeseran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing ditempatkan hanya oleh perusahaan yang memiliki tata kelola baik. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa perubahan internal—restrukturisasi, perubahan KBLI, atau pembaruan perizinan—harus diperbarui di semua sistem. Ketidaktahuan tersebut kemudian berdampak pada penolakan KITAS bagi pegawai atau investornya.
Bagi perusahaan asing, ini berarti bahwa kepatuhan tidak hanya terkait pengajuan RPTKA atau peraturan ketenagakerjaan, melainkan juga menyeluruh pada seluruh aspek legalitas korporasi.
