JENGGALA.ID – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tingkat wali kota dan bupati tetap tidak akan dilaksanakan di Jakarta. Hal ini masih berlaku meski Jakarta sudah tak lagi berstatus Ibu Kota di tahun 2024 nanti.
Ketentuan ini tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Berdasarkan ayat 2 pasal 14 rancangan aturan itu, wali kota dan bupati akan tetap diangkat oleh Gubernur Jakarta, seperti yang sudah berlaku saat ini.
“Wali Kota atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur,” demikian bunyi aturan itu, pada Rabu (20/9/2023).
Lebih lanjut, ketentuan mengenai tugas para wali kota dan bupati di wilayah administrasi akan diatur dalam Peraturan Gubernur Jakarta.
