<strong>JENGGALA.ID</strong> - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS) dengan Konsorsium Nusantara Jaya (KNJ) tanpa merugikan keuangan negara. Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Danny Januar Ismawan, mengungkapkan bahwa slot orbit yang semula dijadwalkan digunakan oleh HBS (113 Bujur Timur) tetap akan difungsikan oleh konsorsium, sehingga negara tidak akan mengalami kerugian. Menurut Danny, hal ini mungkin terjadi karena proyek satelit menggunakan mekanisme condosat, di mana satu satelit dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu pihak. Awalnya, HBS diharapkan memberikan manfaat sebesar 80 Gbps untuk keperluan Pemerintah Indonesia dari total kapasitas satelit sebesar 160 Gbps. Namun, dengan berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pembangunan infrastruktur digital, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut.<!--nextpage--> Pengakhiran kontrak HBS ini didasarkan pada persetujuan dari Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan mitigasi risiko. Penting untuk dicatat bahwa penghentian ini tidak akan berdampak negatif pada pemanfaatan orbit satelit, karena orbit tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya sebagai penyewa resmi. Keputusan ini juga memberikan kelegaan, mengingat bahwa penyediaan orbit satelit diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) dan tidaklah mudah. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi secara resmi mengumumkan penghentian pengerjaan proyek satelit Hot Backup Satellite (HBS). BAKTI Kominfo juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan penghentian ini adalah keberhasilan peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) di Florida, Amerika Serikat, pada 18 Juni lalu. Dengan keberhasilan ini, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk HBS akan digunakan untuk memprioritaskan perluasan dan peningkatan akses serta konektivitas digital nasional. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya finansial dalam mencapai target inklusi digital.<!--nextpage-->