“Kami menduga ada modus cashback dalam proyek ini yang menjadi ladang korupsi bagi sejumlah anggota dewan. Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara anggaran yang besar dengan kondisi riil sekolah,” ujar Dena, Rabu, 19/02/2025 .
Dena menegaskan bahwa aksi ini hanyalah awal dari gerakan mereka dalam mengawal kasus dugaan penyimpangan dana pokir.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus menggelar aksi lanjutan untuk menyoroti persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.
“Kami akan segera melayangkan pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus ini bisa diproses lebih lanjut,” tambahnya.
Para aktivis juga berharap agar kasus ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, termasuk gubernur terpilih. Mereka menilai praktik monopoli pokir oleh oknum anggota dewan sangat meresahkan masyarakat, terutama karena nilai anggaran yang sangat besar.
